27 Februari 2018, 00:00 WIB / oleh Ulfa Arieza / Dilihat 112 Kali

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas kepemilikan saham di PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebesar 9%. Sebanyak 9% saham tersebut selanjutnya akan ditawarkan kepada investor yang berminat untuk berinvestasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola Bandara Internasional Kertajati itu.

Sebelumnya, saham BIJB dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan inbreng lahan sebesar 60%. Sementara sisanya, dipegang oleh PT Angkasa Pura II sebesar 20% dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) 18%. Adapun sebesar 2%, dimiliki oleh koperasi PNS Jabar dan Jasa Sarana.

"Kita membuka peluang dari 60% itu turun jadi 51%. Siapa saja boleh," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Sekadar informasi, BIJB dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda No. 22 Tahun 2013 kemudian didirikan pada 24 November 2014. PT BIJB bertanggung jawab untuk pembangunan sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat, juga mengembangkan Kawasan Aerocity yang terintegrasi dengan Bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bandara Internasional Kertajati akan melayani penerbangan pertama pada bulan Mei 2018. Menurut Luhut kepastian tersebut didapatkan seiring soft opening Bandara Kertajati yang akan dilakukan pada bulan Mei 2018.

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berencana menawarkan 38% saham pengelolaan Bandara Kertajati senilai Rp930 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk setoran modal pemegang saham dan jasa sarana bandara.

Usai melakukan rapat dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, ada opsi PT Angkasa Pura II untuk membeli saham dalam simpanan BIJB.

Penjualan 38% saham tersebut diperuntukkan untuk siapa pun. Hanya saja, Angkasa Pura II sudah menyampaikan minat untuk mengambil porsi itu. Terkait dengan progres konstruksi, Dimas mengatakan, sampai 30 Desember 2017 sudah 84,7%, di mana landasan (runway) pesawat sudah selesai.

Sekadar informasi, BIJB dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda No. 22 Tahun 2013 kemudian didirikan pada 24 November 2014. PT BIJB bertanggung jawab untuk pembangunan sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat, juga mengembangkan Kawasan Aerocity yang terintegrasi dengan Bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bandara Internasional Kertajati akan melayani penerbangan pertama pada bulan Mei 2018. Menurut Luhut kepastian tersebut didapatkan seiring soft opening Bandara Kertajati yang akan dilakukan pada bulan Mei 2018.

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berencana menawarkan 38% saham pengelolaan Bandara Kertajati senilai Rp930 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk setoran modal pemegang saham dan jasa sarana bandara.

Usai melakukan rapat dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, ada opsi PT Angkasa Pura II untuk membeli saham dalam simpanan BIJB.

Penjualan 38% saham tersebut diperuntukkan untuk siapa pun. Hanya saja, Angkasa Pura II sudah menyampaikan minat untuk mengambil porsi itu. Terkait dengan progres konstruksi, Dimas mengatakan, sampai 30 Desember 2017 sudah 84,7%, di mana landasan (runway) pesawat sudah selesai.

(mrt)

https://economy.okezone.com/read/2018/02/27/320/1865338/pemprov-jabar-jual-9-saham-di-bandara-kertajati